“Disparitas pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin dalam prespektif pencegahan perkawinan usia dini di pengadilan agama kudus” Nomor 39/pdt.p/2015/pa.kds. Dan nomor 119/pdt.p/2017/pa.kds.

Tesis berjudul“DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DALAM PRESPEKTIF PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA KUDUSNomor 39/Pdt.P/2015/PA.Kds. dan Nomor 119/Pdt.P/2017/PA.Kds.” di latar belakangi adanya fenomena permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus cenderung meningkat dari tahun ke tahun, ini tentu tidak sejalan dengan issu dimana perkawinan diusia dini harus dicegah dikarnakan berdampak banyak hal, terutama soal keselamatan ibu dan anak saat hamil dan melahirkan. Disisi lain akibat globalisasi dan maraknya pornografi menyebabkan masyarakat (terlebih para remaja) yang belum siap akan sangat mudah untuk meniru dan melakukan dengan apa yang telah mereka lihat dan mereka ketahui. Pada saat yang bersamaan mereka melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, yaitu berhubungan layaknya suami isteri diluar nikah. Obyek pembahasan dalam tesis ini adalah adanya disparitas putusan/ penetapan Hakim terhadap dua perkara nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Kds. dan nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Kds. bentuk dan jenis perkaranya sama, yaitu sama permohonan dispensi kawin dimana calom mempelai wanita sudah hamil diluar nikah namun hasil putusan/ penetapnya berbeda, yaitu ditolak dan dikabulkan. Penetapan dispensasi kawin akan memberikan dampak yang luas terhadap adanya pernikahan dini yang seharusnya bisa dicegah dan sedapat mungkin untuk diminimalisasi agar calon mempelai yang masih dibawah umur dapat memperolih hak-haknya sesuai yang dikehandaki oleh peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dalam rangkan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk generasi masa depan sesuai yang dicita-citakan. Untuk menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan pernikahan dini bagi calon mempelai akibat penetapan dispensasi Pengadilan Agama Kudus, maka tidak hanya melihat perundang-undangan dan norma hukum semata, namun melalui penegakan hukum khusunya para Hakim bagaimana dapat bertindak secara tepat dan obyektif sehingga memenuhi rasa keadilan dan menghindari kemudlaratan/ kemafsadatan (kerusakan) yang terus menerus. Dalam prespektif lain agar dengan tesis ini dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah sebagai eksekutif bersama legislatif melakukan perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama pada pasal 7ayat (1) yang tidak sejalan lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dewasa ini. Diharapkan pula dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Peradilan Agama dengan kompetensi absolutnya yang berhak memeriksa dan mengadili yang selanjutnya menjatuhkan penetapan adanya Izin Dipensasi Nikah adalah merupakn alternatif (Syad Al-Zhari’ah) bukan merupakan upaya untuk memberikan kemudahan . Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Doctrinal yaitu yuridis normatif melalui perundang-undangan dan putusan/ penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus. dengan penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas dan pertimbangan hukum yang terkait dengan putusan/ penetapan tersebut. Secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu npada studi kepustakaan dan putusan/penetapan pengadilan agama Kudus dalam perkara tersebut. Bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya. Metode yang digunakan adalam metode deskriptif dengan cara analisis dokumen dalam istilah lain juga disebut sebagai analisis isi atau analisis informasi yang menitik beratkan kegiatanya pada penelitian dokumen mengeanalisis peraturan dan putusan-putusan/ penetapan-penetapan hakim